Lampung Selatan : Belum reda sorotan soal anggaran jasa pencucian pakaian pimpinan dewan senilai Rp78 juta per tahun, kini Sekretariat DPRD Lampung Selatan kembali jadi perbincangan.
Penyebabnya, muncul pengadaan perangkat premium berupa iPad Pro M4 11 inci dengan nilai anggaran fantastis, yakni Rp21.750.000 per unit.
Data itu tercantum dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 dengan kode 64197996 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan.
Yang bikin publik bertanya-tanya, perangkat yang bakal dibeli merupakan tablet kelas premium dengan spesifikasi tinggi. Dalam dokumen pengadaan disebutkan iPad tersebut memiliki layar Ultra Retina XDR 11 inci, kapasitas penyimpanan 256 GB, RAM 8 GB, serta ditenagai chip terbaru Apple M4.
Namun, hasil penelusuran di sejumlah toko resmi dan marketplace elektronik menunjukkan harga perangkat serupa saat ini berkisar Rp16 juta hingga Rp17 jutaan. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta lebih mahal dibanding harga pasaran.
Fakta itu memantik pertanyaan publik, untuk apa sekretariat DPRD membutuhkan perangkat premium dengan spesifikasi tinggi? Terlebih, pengadaan dilakukan saat pemerintah sedang gencar menyerukan efisiensi anggaran.
“Kalau memang untuk kerja, ya silakan saja. Tapi apakah harus semahal itu? Banyak kok perangkat lain yang lebih murah tapi tetap bisa dipakai buat administrasi,” ujar Siti Aminah, warga Kalianda, Jumat (15/5/2026).
Menurut dia, penggunaan anggaran seperti itu berpotensi memunculkan kesan pemborosan di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi banyak persoalan dasar.
Kritik juga datang dari Herianto, warga lainnya. Ia menilai belanja di lingkungan sekretariat DPRD mulai terlihat tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Baru kemarin ramai soal Rp78 juta buat cuci pakaian pimpinan dewan. Sekarang beli iPad puluhan juta lagi. Sementara jalan di desa masih banyak rusak, sekolah perlu perbaikan, sampai puskesmas kadang kekurangan obat,” keluhnya.
Berdasarkan dokumen pengadaan, pembelian iPad premium itu dijadwalkan melalui sistem katalog elektronik INAPROC pada Mei hingga Juni 2026, dengan target pemanfaatan perangkat pada Juni tahun ini.
Sorotan makin tajam karena pengadaan tersebut muncul di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah. Publik kini menunggu jawaban resmi: apa urgensi penggunaan perangkat premium itu, dan bagaimana dasar perhitungan anggaran hingga nilainya berada di atas harga pasar?
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Lampung Selatan, Ahmad Herry, belum memberikan respons atas konfirmasi wartawan terkait pengadaan tersebut.
(Eri)
