MESUJI – Pemerintah Kabupaten Mesuji menunjukkan keseriusannya membangun pemerintahan yang bersih dengan memperkuat budaya antikorupsi hingga ke tingkat desa.
Komitmen itu ditandai melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Antikorupsi bertema Penguatan Budaya Antikorupsi melalui Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Benturan Kepentingan yang digelar secara hybrid, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang digagas Inspektorat Kabupaten Mesuji bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu dibuka langsung oleh Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E. Hadir mendampingi Sekretaris Daerah Budiman Jaya serta Plt Inspektur Kabupaten Mesuji Najmul Fikri.
Di hadapan ratusan peserta yang hadir langsung maupun daring, Bupati Elfianah menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum atau satu lembaga tertentu. Menurutnya, pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
“Pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan merupakan benteng pertama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Saya meminta seluruh ASN dan pelayan publik di Mesuji menjadikan integritas sebagai gaya hidup, bukan sekadar slogan,” tegas Elfianah.
Antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut terbilang tinggi. Panitia mencatat lebih dari 1.700 peserta melakukan registrasi melalui absensi daring. Selain itu, lebih dari 600 akun aktif mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting, sementara sekitar 70 peserta hadir langsung di lokasi.
Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan hingga lembaga mitra pemerintah daerah.
Plt Inspektur Kabupaten Mesuji Najmul Fikri mengatakan, pelibatan berbagai elemen tersebut merupakan bagian dari strategi membangun sistem pencegahan korupsi yang menyentuh seluruh lini pelayanan publik.
“Kami ingin membangun ekosistem yang menolak korupsi dari segala sisi. Ketika aparatur desa memahami aturan, tenaga kesehatan bekerja dengan integritas, dan masyarakat ikut mengawasi, maka ruang bagi praktik koruptif akan semakin sempit,” ujarnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga. Mereka berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri Mesuji, Polres Mesuji, hingga penyuluh antikorupsi.
Kasi Intelijen Kejari Mesuji Jodhi Atma Enchi yang menjadi salah satu pemateri menilai langkah preventif yang dilakukan Pemkab Mesuji sangat penting untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pencegahan adalah obat terbaik. Dengan pemahaman yang baik tentang gratifikasi dan benturan kepentingan, ASN tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan selama berada dalam koridor aturan yang berlaku,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mesuji berharap lahir agen-agen perubahan di setiap instansi dan lingkungan kerja. Tujuannya tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi, tetapi juga membangun budaya kerja yang profesional, jujur, dan berintegritas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
(**)
