JAKARTA : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Senin (8/6/2026), tim antirasuah dikabarkan mengamankan Bupati Muara Enim, H Edison.
Penangkapan kepala daerah tersebut langsung menggegerkan Sumatera Selatan sekaligus menjadi pukulan telak bagi birokrasi di Kabupaten Muara Enim.
Kabar OTT itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Namun, lembaga antirasuah masih menahan diri untuk mengungkap detail perkara karena tim penyidik masih bekerja di lapangan mengumpulkan bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Benar,” kata Fitroh singkat saat dikonfirmasi terkait OTT tersebut.
Seiring operasi senyap berlangsung, KPK bergerak cepat menyisir sejumlah kantor pemerintahan di Muara Enim. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kantor Dinas Pendidikan yang langsung dipasangi segel oleh penyidik.
Penyegelan kantor strategis itu memunculkan dugaan kuat bahwa perkara yang tengah diusut berkaitan dengan pengelolaan anggaran atau proyek di lingkungan pemerintah daerah. Sejumlah ruangan penting yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan hingga sarana-prasarana menjadi sasaran pemeriksaan intensif.
Langkah KPK menyegel kantor pemerintahan menunjukkan bahwa operasi ini tidak sekadar menangkap pihak tertentu, melainkan juga memburu dokumen, transaksi, dan aliran dana yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi.
OTT terhadap Bupati Edison sekaligus menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung operasi senyap KPK. Di sisi lain, kasus ini menjadi OTT kedua yang dilakukan lembaga antirasuah hanya dalam hitungan hari pada Juni 2026.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT besar-besaran terkait dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Operasi yang berlangsung di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali itu menjaring 18 orang, dengan delapan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Kini perhatian publik tertuju ke Muara Enim. Apa perkara yang menyeret orang nomor satu di kabupaten tersebut? Siapa saja pihak yang ikut diamankan? Dan sektor apa yang menjadi ladang dugaan korupsi?
KPK diperkirakan akan mengumumkan konstruksi perkara serta status hukum para pihak yang terjaring OTT dalam waktu dekat. Namun satu hal sudah pasti, operasi senyap ini kembali menjadi peringatan keras bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi sasaran utama pemberantasan KPK.
(**)
