JAKARTA — Ketua Umum Aliansi Rakyat Mahasiswa Anak Daerah (ARMADA), Aris Tama, S.H., aktivis Pemuda Indonesia Raya (PEMIRA) sekaligus alumni Sekretaris Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB PMII periode 2021–2024, mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui kerja kolektif dan pengawasan yang konstruktif.
Aris menilai berbagai tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun, penilaian terhadap pemerintah juga perlu dilakukan secara objektif dengan melihat kebijakan, capaian, serta langkah pembenahan yang sedang berjalan.
“Pemerintah perlu terus bekerja dan terbuka terhadap evaluasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu melihat berbagai upaya yang telah dilakukan. Kritik harus menjadi energi perbaikan, bukan justru menghilangkan semangat persatuan dan pembangunan bangsa,” ujar Aris.
Ia menyoroti sejumlah agenda pemerintah, mulai dari penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, hingga penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurutnya, perlindungan lingkungan dan penyelamatan kekayaan negara harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional.
Di sektor ekonomi, Aris melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki potensi memperkuat kesejahteraan masyarakat. Program tersebut perlu didukung tata kelola yang transparan, pengawasan ketat, serta keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.
“Program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. MBG dan KDMP perlu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di daerah. Karena itu, kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas anggaran harus terus diperkuat,” tegasnya.
Terkait reformasi hukum, Aris menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat. Ia juga mendorong agar evaluasi terhadap berbagai regulasi dilakukan secara terbuka dan konstitusional.
Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti mengabaikan fungsi pengawasan. Sebaliknya, kritik yang bertanggung jawab dan evaluasi objektif merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas pemerintahan.
“Persatuan bukan berarti tanpa kritik. Dukungan bukan berarti tanpa evaluasi. Kita ingin pemerintahan berjalan baik, pembangunan dirasakan masyarakat, dan kekayaan bangsa dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutup Aris.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan, memperkuat kolaborasi, dan bersama-sama mengawal pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
(**)
