BOGOR: Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah besar pembangunan nasional melalui strategi transformasi bangsa yang bertumpu pada peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat. Visi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam paparannya, Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi merupakan pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan modern. Menurut dia, kemandirian di dua sektor strategis tersebut menjadi syarat mutlak bagi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa.
“Swasembada pangan memastikan hasil produksi bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Sementara di sektor energi, kemandirian akan membebaskan kita dari ketergantungan dan tekanan pihak luar,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti upaya pemerintah membalik arus ekonomi agar manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa-desa melalui optimalisasi sumber daya nasional dan program strategis berbasis kerakyatan.
Sejumlah program prioritas nasional disebut telah menunjukkan capaian konkret. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjangkau sekitar 60 juta penerima dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima pada Desember 2026. Program tersebut sekaligus menyerap tenaga kerja hingga satu juta orang.
Di sektor kesehatan, pemerintah mencatat 70 juta warga telah memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara di bidang pendidikan, 282.180 sekolah, termasuk di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), telah menerima fasilitas Interactive Flat Panel guna mendukung transformasi pembelajaran.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung penguatan ekonomi nasional melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini dirancang untuk mengonsolidasikan kekuatan aset negara dengan nilai kelolaan mencapai 1 triliun dollar AS, sebagai instrumen strategis mempercepat pembangunan jangka panjang.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 ini menjadi ajang penyelarasan kebijakan nasional dan daerah guna memastikan agenda transformasi bangsa berjalan terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
(**)
