MESUJI : Pemerintah Kabupaten Mesuji terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan pendampingan intensif yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mesuji terhadap Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan pemeriksaan terperinci di lapangan.
Pada Kamis (15/04/2026), Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, S.I.P., M.I.P., turun langsung mendampingi Tim BPK saat menyisir barang persediaan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berlokasi di Kecamatan Mesuji Timur.
Pemeriksaan ini merupakan rangkaian krusial dari audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Fokus utama tim adalah memastikan adanya keselarasan antara catatan administratif di buku inventaris dengan kondisi fisik barang yang tersedia di gudang penyimpanan.
Satu per satu material dan barang persediaan diperiksa secara mendetail. Langkah ini diambil guna menjamin bahwa setiap aset yang dibeli dengan uang negara dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya serta dikelola sesuai regulasi yang berlaku.
Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, menegaskan bahwa kehadiran Inspektorat dalam proses ini berfungsi sebagai jembatan sekaligus penjamin kualitas (quality assurance) atas data yang disajikan perangkat daerah kepada auditor.
”Kami hadir untuk memastikan proses audit berjalan lancar dan objektif. Pendampingan ini adalah bentuk dukungan kami agar kualitas pengelolaan aset daerah semakin meningkat. Kita ingin memastikan tidak ada selisih antara apa yang dilaporkan di atas kertas dengan fakta di lapangan,” ujar Najmul Fikri di sela-sela peninjauan.
Ia juga menambahkan bahwa akurasi dalam pelaporan barang persediaan sangat vital bagi opini laporan keuangan daerah secara keseluruhan.
”Setiap detail yang ditelusuri hari ini adalah upaya kita menjaga kepercayaan publik. Kami ingin meminimalisir potensi kesalahan administratif maupun fisik, sehingga akuntabilitas keuangan Pemkab Mesuji tetap terjaga di level tertinggi,” imbuhnya.
Di sisi lain, perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Mesuji menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Pemeriksaan yang meliputi aspek administrasi hingga pengecekan riil ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang membangun bagi perbaikan sistem manajemen aset ke depan.
Langkah proaktif Inspektorat dalam mendampingi BPK ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Mesuji dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus menjadi pemantik bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih disiplin dalam menatausahakan aset negara. (Kotan)
