Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan langkah mitigasi menghadapi potensi fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan memicu kemarau panjang dan berdampak luas terhadap sektor pangan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Jumat, (10/4/ 2026). Rapat ini menjadi upaya awal pemerintah daerah merespons peringatan pemerintah pusat terkait potensi kemarau ekstrem tahun ini.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, fenomena El Nino yang disebut sebagai “El Nino Godzilla” berpotensi mengganggu produksi pangan nasional, terutama di Lampung yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan utama.
“Kita sudah mendapat peringatan bahwa fenomena ini akan sangat mempengaruhi produksi pangan. Karena itu, mitigasi harus dilakukan secara serius,” kata dia.
Menurut Mirza, Lampung tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan daerah, tetapi juga menjadi pemasok bagi wilayah lain. Produksi gabah Lampung pada 2025 mencapai 3,2 juta ton atau setara 1,7 juta ton beras. Sementara konsumsi masyarakat hanya sekitar 800 ribu ton per tahun.
“Artinya, ada sekitar 900 ribu ton yang menyuplai daerah lain. Tanggung jawab kita bukan hanya untuk Lampung,” ujarnya.
Ia mengingatkan, penurunan produksi pangan akibat kemarau akan memicu efek berantai terhadap sektor ekonomi. Produksi jagung yang turun, misalnya, akan berdampak pada industri pakan ternak hingga memicu kenaikan harga ayam dan telur.
“Dampaknya akan terasa pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi,” kata dia.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menambahkan, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino diperkirakan mulai terjadi pada Mei 2026 dengan puncak kemarau pada Juli hingga September.
“Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kondisi yang harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Menurut dia, dampak El Nino berpotensi meluas ke berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga krisis air bersih di permukiman. Risiko gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga diperkirakan meningkat seiring kondisi cuaca kering.
Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah antisipatif. Di sektor pertanian, percepatan masa tanam April–Juni, penggunaan varietas tahan kekeringan, hingga optimalisasi asuransi usaha tani menjadi prioritas.
Di sektor sumber daya air, pemerintah menyiapkan revitalisasi embung, sumur bor, distribusi air bersih, serta irigasi darurat dengan melibatkan berbagai instansi.
Selain itu, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga ditingkatkan melalui pembentukan satuan tugas, patroli titik panas, serta penegakan larangan pembakaran lahan.
Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Indra Purna, menjelaskan bahwa saat ini Lampung berada pada fase peralihan musim atau pancaroba, dengan potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan angin kencang.
Ia memprediksi musim kemarau mulai terjadi pada Mei 2026, dimulai dari wilayah selatan dan timur, lalu meluas ke wilayah lain. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, dengan curah hujan di bawah normal.
“Durasi kemarau di beberapa wilayah bisa mencapai 210 hari,” kata dia.
Meski demikian, BMKG menilai kondisi El Nino tahun ini tidak se-ekstrem 1997. “Lebih kering dari 2023, tetapi tidak seekstrem 1997. Kondisinya mendekati 2015,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna meminimalkan dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
“Kita harus solid dan responsif. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” kata Jihan.
(Tri Sanjaya)
