Lampung Utara: Polemik rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur memantik dinamika politik. Di tengah silang pendapat antarfraksi di DPRD, Ketua Tim Transisi, Hamartoni-Romli, Dr. Suwardi, angkat bicara dan menilai polemik yang berkembang seharusnya tidak dibawa ke ruang publik secara terbuka.
Suwardi menyayangkan sikap salah satu fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Hamartoni-Romli namun justru menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap rencana pinjaman tersebut. Menurut dia, perbedaan pandangan semestinya diselesaikan melalui pembahasan internal koalisi bersama pemerintah daerah agar tidak memunculkan persepsi liar di tengah masyarakat.
“Sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, mestinya persoalan strategis seperti ini dibahas secara internal terlebih dahulu. Kajian harus dilakukan bersama agar arah penggunaan pinjaman benar-benar jelas dan berpihak pada pembangunan,” ujar Suwardi dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Menurut wakil Rektor III Universitas Muhamdiyah Kotabumi ini, kondisi fiskal Lampung Utara yang masih terbatas membuat pemerintah daerah sulit mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menuntaskan persoalan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten yang selama ini dikeluhkan masyarakat akibat kerusakan di berbagai titik.
Ia menilai, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Lampung Utara jauh lebih besar dibanding nilai pinjaman yang direncanakan. Bahkan, angka Rp150 miliar disebut belum cukup untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak.
“Kalau hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah saat ini, mungkin hanya sebagian kecil jalan yang bisa diperbaiki. Padahal masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak karena itu menyangkut aktivitas ekonomi sehari-hari,” katanya.
Di sisi lain, Suwardi mengingatkan bahwa polemik yang berkembang di ruang publik berpotensi melahirkan kegaduhan politik yang tidak produktif. Ia menyoroti munculnya respons di media sosial, termasuk seruan aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026 di kantor DPRD Lampung Utara sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pinjaman tersebut.
Menurut dia, situasi tersebut dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Hamartoni-Romli di tengah upaya percepatan pembangunan daerah.
Suwardi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan bukan semata proyek fisik, melainkan bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang baik, kata dia, akan memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses investasi, memperkuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga meningkatkan konektivitas wilayah terpencil dan kawasan wisata.
“Pembangunan jalan itu investasi jangka panjang. Ketika konektivitas membaik, ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujarnya.
Karena itu, Suwardi meminta DPRD Lampung Utara mendukung agenda pembangunan pemerintah daerah selama mekanisme pembiayaan dilakukan secara terukur, transparan, dan sepenuhnya diarahkan bagi kepentingan publik.
Polemik pinjaman daerah ini menjadi salah satu isu strategis yang menyita perhatian masyarakat Lampung Utara. Sejumlah fraksi di DPRD memiliki sikap berbeda. Fraksi Gerindra dan Demokrat menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pinjaman dan meminta pimpinan DPRD mengkaji ulang langkah pemerintah daerah.
Sementara Fraksi Golkar mengusulkan agar nilai pinjaman dibatasi maksimal Rp80 miliar. Adapun Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap rencana pinjaman tersebut sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
(**)
