Lampung Utara: Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis mengingatkan wartawan agar mengedepankan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, terutama ketika menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pemerintah daerah.
Pesan itu disampaikan Hamartoni saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPC KWRI) Kabupaten Lampung Utara di ruang tamu bupati, Rabu, (9/9/ 2026).
Menurut Hamartoni, pers merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, kritik melalui pemberitaan tetap diperlukan. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi dan konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.
Hamartoni menyinggung pemberitaan yang belakangan ramai mengenai pengadaan lahan untuk program Sekolah Rakyat di Lampung Utara yang disebut memiliki dugaan indikasi korupsi.
Ia menilai pemberitaan mengenai dugaan tersebut semestinya didahului dengan konfirmasi kepada pemerintah daerah atau pihak yang terkait langsung dengan persoalan.
“Sehingga beritanya berimbang. Seharusnya konfirmasi atau diklarifikasi dulu dengan pihak pemerintah biar mendapatkan informasi yang benar,” kata Hamartoni dalam rilis Kominfo yang diunggah melalui akun Facebook resmi Kominfo.
Hamartoni bahkan menyayangkan apabila klarifikasi justru dilakukan kepada lembaga lain tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan dari pemerintah daerah yang menjadi pihak dalam pemberitaan tersebut.
“Ini malah klarifikasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Ia mengatakan prinsip keberimbangan penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya mendengar satu sisi persoalan. Menurut dia, pemerintah juga harus diberikan ruang untuk menjelaskan fakta dan konteks dari sebuah isu sebelum berita dipublikasikan.
Dalam pertemuan tersebut, Hamartoni juga mengapresiasi keberadaan KWRI sebagai organisasi profesi yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Lampung Utara.
(Ayi/Ipul)
