PENDAFTARAN pasangan calon tinggal menghitung hari. Pada 27 hingga 29 Agustus 2024 para calon akan mendaftarkan diri ke KPU di tingkatan provinsi dan kab/kota. Partai politik sedang penjajakan dan berkoalisi dalam mengusung pasangan calon untuk ikut berkontestasi pada Pilkada serentak 2024.
Di Kabupaten Tulangbawang Barat Lampung fenomena kotak kosong dan calon tunggal diprediksi kembali terjadi di Pilkada tahun ini. Pilkada tanpa lawan di kabupaten tersebut sebelumnya juga terjadi di tahun 2017.
Warga Tubaba kembali disuguhkan dengan satu pilihan melawan benda mati. Prediksi ini menyusul menguatnya Koalisi “Bersama NONA Membangun Tubaba” yang telah mengusung Novriwan Jaya dan Nadirsyah sebagai calon bupati dan wakil bupati.
Sejak Demokrat bergabung mengusung Nona, maka hanya tinggal tiga partai yaitu ; Partai Gerindra, Golkar, dan PKS sebagai partai luar koalisi. Ketiga partai non koalisi itu hanya mengantongi enam kursi, dari 35 kursi parleman Tubaba.
Situasi sulit tetap tidak bisa diatasi. Karena kursi ketiga partai itu tidak cukup untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati sendiri. Sejatinya demokrasi merupakan sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan.
Manifestasi dari demokrasi melalui pemilihan kepala daerah harusnya menawarkan pilihan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin. Calon tunggal dalam Pilkada adalah sinyal berbahaya dari matinya demokrasi.
Ketika hanya ada satu calon yang tersedia, proses pemilihan menjadi sekedar formalitas, menghilangkan kebebasan memilih yang merupakan hak dasar setiap warga negara.
Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, di mana seharusnya ada ruang bagi berbagai ide, visi, dan solusi untuk bersaing secara sehat demi kebaikan bersama.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menawarkan alternatif pemimpin yang memiliki karakter dan kemampuan untuk berpihak kepada kepentingan publik.
Pemimpin terpilih tanpa kompetisi yang sehat cenderung kurang bertanggung jawab dan kurang memiliki visi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa lebih cenderung mengutamakan kepentingan kelompok atau individu tertentu yang mendukung pencalonannya.
Skema seperti ini mencerminkan adanya masalah struktural yang mendalam dalam sistem politik kita. Dengan mengahalangi munculnya calon-calon alternatif, merupakan dominasi segelintir elite untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara.
Kotak kosong tidak memiliki visi-misi, tidak punya program, janji, serta tidak ada gagasan. Ini menjadi bukti hilangnya martabat demokrasi. Pencalonan dilakukan dengan memborong dukungan partai politik, bukan berdasarkan meritokrasi atau kemampuan calon tersebut.
Ketika hanya ada satu calon, pemimpin yang terpilih hanyalah karbitan, tidak memiliki akar pada hak-hak dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini berbahaya, karena pemerintahan yang dihasilkan tidak akan efektif dalam merespons persoalan-persoalan publik.
Proyeksi demokrasi dalam menekan angka kotak kosong pada pilkada perlu dilakukan agar proses elektoral lebih demokratis. Para elit politik sekiranya perlu mengakselerasi partai politik dalam menjaring kader yang berkualitas dan bisa memperbaiki kenyataan politik.
Para elit perlu mengevaluasi untuk memperbaiki aturan perundang-undangan. Sebaiknya elit segera memperbarui regulasi agar tidak bertabrakan dengan norma dalam konsep demokrasi.
Misalnya memberikan sanksi administratif kepada partai politik jika tidak mengusung calon dan gagal mengikuti kontestasi Pilkada. Ketegasan perlu dilakukan agar penyakit calon tunggal melawan kotak kosong tidak menular di berbagai daerah Indonesia, demokrasi akan kehilangan arah.
Partai politik yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat justru kehilangan kemandirian dan cenderung hanya mengikuti tren populer. Hal ini dapat berujung pada pemerintahan yang stagnan dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Joni Efendi)
