Lampung Utara : Seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara mulai mengerucut. Dari enam peserta yang mengikuti uji kompetensi (UKOM), hanya satu nama yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh tim asesor panitia seleksi, yakni Dr. Desyadi, SH., MH.
Desyadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Utara memperoleh nilai tertinggi, 80,28, mengungguli lima peserta lainnya yang seluruhnya masuk kategori masih memenuhi syarat (MMS).
Peserta lain mencatat nilai di bawah 77, mulai dari Mirza Irawan Dwi Atmaja (76,39) hingga Perdana Putra (70,83).
Dengan hasil ini posisi Desyadi sebagai kandidat paling siap dari sisi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
Nama Desyadi bukan sosok asing di birokrasi Lampung Utara. Lulusan doktor hukum ini telah meniti karier sejak 2006 dengan lintasan panjang lintas kabupaten dan kota.
Ia pernah memegang peran strategis di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk menjadi Kabid Anggaran BPKAD (2014), Sekretaris BPKAD (2017), hingga akhirnya dipercaya memimpin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2019) dan kini BPPRD.
Jejak karier itu memperlihatkan konsistensi dan keahlian Desyadi di bidang pengelolaan fiskal dan tata kelola keuangan. Dua aspek vital dalam peran Sekda.
Seleksi kali ini diikuti pejabat-pejabat berpengalaman dari berbagai daerah, seperti Mirza Irawan Dwi Atmaja (Asisten Bidang Umum Tubaba), Intji Indriati (Asisten Pemerintahan Lampung Selatan), dan Khairul Anwar (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Utara). Namun, dari hasil UKOM, hanya Desyadi yang dinilai benar-benar memenuhi standar kelayakan untuk melangkah lebih jauh.
Bagi sebagian pengamat birokrasi, hasil ini bukan kejutan. “Desyadi dikenal punya ketenangan dan ketegasan dalam mengelola kebijakan fiskal daerah. Ia paham betul arah pembangunan Lampung Utara dari sisi anggaran,” ujar seorang sumber di lingkungan Pemkab setempat.
Dengan nilai unggul di atas 80, Desyadi bukan sekadar memenuhi syarat administratif, tapi menunjukkan kapabilitas substanti. Sebuah indikator penting untuk jabatan Sekda yang menuntut kepemimpinan strategis, integritas, dan kemampuan koordinatif lintas sektor.
Usai UKOM, keenam peserta akan melanjutkan ke tahap penilaian makalah dan wawancara. Namun, posisi Desyadi yang lebih dulu memperoleh status “memenuhi syarat” menjadi modal psikologis dan teknokratis tersendiri dalam proses berikut.
“Desyadi punya reputasi bekerja dalam diam tapi hasilnya terasa. Pendekatannya berbasis data dan aturan,” ujar seorang pejabat eselon II yang enggan disebut namanya.
Dengan hasil uji kompetensi yang paling tinggi dan status kelayakan, Dr. Desyadi kini menapaki peluang terbesarnya.
(**)
