Lampung Selatan: Kerusakan jalan poros di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, kembali memantik gelombang protes warga. Jalan utama yang menghubungkan Dusun Suka Negara dan Dusun Gunung Mas itu disebut telah puluhan tahun terbengkalai tanpa sentuhan pembangunan, hingga memicu luapan emosi masyarakat saat anggota DPRD Lampung Selatan turun ke lokasi.
Kedatangan anggota Komisi III DPRD Lampung Selatan, Ismail, untuk meninjau kondisi jalan, disambut puluhan warga—didominasi kaum ibu—yang secara spontan meminta kepastian pembangunan. Kekecewaan warga mencuat setelah bertahun-tahun usulan perbaikan jalan disebut hanya berujung janji.
Di hadapan legislator tersebut, warga menumpahkan keresahan mereka atas kondisi akses jalan yang dinilai semakin memprihatinkan. Jalan tanah yang menjadi urat nadi mobilitas warga tampak dipenuhi lubang, licin, dan berlumpur. Ketika musim hujan datang, jalur itu berubah menjadi kubangan yang sulit dilalui kendaraan, bahkan rawan longsor.
“Kami susah kalau hujan. Anak sekolah sering jatuh, hasil kebun juga mahal ongkos angkutnya,” kata Misna Wati, salah seorang warga, Kamis (22/5/2026).
Warga mengaku jalan tersebut sudah sekitar enam dekade belum pernah mendapat pembangunan layak. Kondisi itu tak hanya menyulitkan aktivitas harian, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Ongkos pengangkutan hasil perkebunan disebut meningkat hingga 30 persen dibanding wilayah lain akibat sulitnya akses kendaraan.
Sorotan terhadap kondisi infrastruktur di wilayah itu semakin tajam setelah Ismail menyebut adanya ketimpangan alokasi anggaran pembangunan jalan di Kecamatan Katibung.
Menurut dia, dari total anggaran infrastruktur jalan Lampung Selatan yang mencapai sekitar Rp170 miliar pada tahun ini, Kecamatan Katibung hanya memperoleh sekitar Rp2,5 miliar. Angka tersebut jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang disebut mencapai lebih dari Rp8 miliar.
“Ini menjadi perhatian serius. Katibung masih tertinggal, padahal kebutuhan infrastruktur di sini sangat mendesak,” ujar Ismail saat meninjau lokasi.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan, Ismail mengaku memikul beban moral atas keluhan masyarakat. Pasalnya, usulan pembangunan jalan di Desa Tanjung Ratu disebut telah berkali-kali masuk melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum kunjung terealisasi.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Di tengah pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan, masih terdapat wilayah yang belum menikmati akses jalan layak meski telah puluhan tahun menunggu.
Kini, harapan warga Desa Tanjung Ratu tertumpu pada langkah konkret pemerintah daerah. Setelah proposal demi proposal diajukan tanpa kepastian, masyarakat berharap sorotan publik kali ini tidak kembali berakhir sebagai janji yang menguap tanpa realisasi.
(Eri)
