Kanwil BPN Bereaksi Soal Aksi Pokmas ke PWI

Bandar Lampung136 Dilihat

Bandar Lampung – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung bereaksi terkait aksi Pokmas PTSL Bandar Lampung ke PWI Lampung, Rabu, (18/1/2023) pagi tadi.

Kepala Kanwil BPN Lampung Dadat Dariatna mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara Pokmas PTSL Bandar Lampung dengan BPN setempat.

Ia meminta perwakilan Pokmas PTSL Bandar Lampung untuk duduk bersama BPN Bandar Lampung. “Silahkan besok ke kantor ajak perwakilan Pokmas untuk mendengar titik permasalahannya. Nanti saya akan undang kepala BPN Bandar Lampung juga,” ujarnya saat dihubungi.

Sementara anggota DPRD Bandar Lampung yang juga Ketua Partai Golkar setempat Yuhadi mengatakan bila BPN mempersulit rakyat untuk memperolah haknya berarti belum move on.

Ia mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa semua tanah milik rakyat, utamanya rakyat kecil harus bersertifikat. Murah, efektif dan efisien demi menikmati rasa keadilan masyarakat untun memiliki alas hak atas tanah.

“Kalau ada okn BPN bermain, saya minta dievaluasi, bila perlu dipindahkan. Ini kan jelas dan tegas perintah Presiden,” tegasnya.

Yuhadi mengungkapkan dirinya masih sering mendengar adanya dugaan oknum BPN bermain dalam mengeluarkan SHM. Menurutnya ada banyak overlapping tanah milik rakyat.

“Bila ini terjadi reformasi agraria yang didengungkan oleh Menteri ATR hanya isapan jempol semata. Maka kami sebagai wakil rakyat meminta untuk segera dievaluasi. Rakyat sudah menjerit, komunitas sudah berjuang, wakil rakyat sudah bersuara, jika masih saja tak ditanggapi maka kami akan laporkan secara berjenjang kepada Komisi II DPR RI,” ujar mantan aktivis itu.

Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi POKMAS PTSL Kota Bandar Lampung menyambangi Gedung PWI Cabang Lampung, Rabu (18/1).

Kedatangan masyarakat tersebut untuk meminta dukungan moril dan pemberitaan terkait lambannya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, dalam menerbitkan sekitar 1.308 lebih sertifikat tanah milik warga Kota Tapis Berseri yang tersebar di 34 kelurahan. (**)

 

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *