Lampung Utara: Pengamat hukum sekaligus Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Suwardi, dalam siaran persnya, Jumat (13/12/2024) mengkritisi dan menyayangkan kinerja instansi pemerintah daerah dalam mengantisipasi unjuk rasa dua elemen masyarakat di Lampung Utara yang terjadi dalam sepekan terakhir.
Suwardi menyoroti ketidakmaksimalan kinerja kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, yang menurutnya seharusnya mampu mencegah terjadinya aksi massa. Ia mencontohkan unjuk rasa Persatuan Petani Singkong pada Kamis (12/12/2024) yang menuntut perbaikan harga singkong, sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah.
“Unjuk rasa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila intelijen daerah di Badan Kesbangpol Lampung Utara bekerja optimal. Isu anjloknya harga singkong sudah berkembang di masyarakat sejak seminggu terakhir dan dapat segera diantisipasi jika ditangani dengan baik,” ujar Suwardi.
Menurut Suwardi, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah unjuk rasa. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan dinas-dinas terkait guna mencari solusi bersama, serta mengajak dialog antara simpul-simpul massa dan perusahaan pengelola tepung tapioka.
“Jika langkah ini dilakukan sebelumnya, saya yakin tidak akan ada aksi massa karena aspirasi masyarakat sudah terjawab,” tegasnya.
Namun, ia menyayangkan hal tersebut tidak dilakukan. Suwardi menduga ada beberapa faktor penyebab buruknya kinerja ini, seperti dampak Pilkada yang baru selesai sehingga beberapa pejabat terlibat konflik politik, atau akibat tidak terbayarnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang membuat para pegawai kurang bersemangat dalam bekerja.
Suwardi menegaskan bahwa buruknya kinerja ini tidak dapat dibiarkan. Ia mendesak agar evaluasi segera dilakukan demi mengangkat Lampung Utara dari statusnya sebagai salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Lampung.
Ia juga berharap kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih, Hamartoni-Romli, mampu membawa perubahan positif. “Saya berharap pemimpin baru dapat memilih perangkat terbaik yang mampu bekerja secara sinergis untuk membangun Lampung Utara menjadi lebih baik,” tutup Suwardi. (Rls/Ayi)