Lampung Utara : Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis mengingatkan seluruh yayasan dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan dalam menjalankan Program Makan Bergizi (MBG).
Ia meminta setiap keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan program pemerintah tersebut turut dikembalikan kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat.
Pesan itu disampaikan Hamartoni saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mitra SPPG se-Kabupaten Lampung Utara di Gedung Pusiban Agung, Kotabumi, Rabu (22/7/2026).
Menurut Hamartoni, Program Makan Bergizi merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus mengedepankan tanggung jawab sosial, bukan hanya mengejar keuntungan dari pengelolaan program.
“Saya berharap apabila yayasan atau mitra SPPG memperoleh profit, sisihkan sebagian keuntungan itu untuk penerima manfaat. Bentuknya bisa sederhana, seperti buku tulis, pena, pensil maupun tas sekolah. Nilainya mungkin tidak besar, tetapi manfaatnya akan sangat dirasakan anak-anak,” tegas Hamartoni.
Ia menilai kepedulian tersebut akan memperkuat tujuan Program MBG yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung dunia pendidikan dan meringankan beban keluarga penerima manfaat.
Selain itu, Hamartoni mengingatkan pengelolaan anggaran negara dalam Program MBG harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Seluruh yayasan maupun pengelola SPPG diminta menjaga amanah yang telah diberikan pemerintah serta menghindari praktik-praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Di hadapan pengurus BUMDes, pengelola SPPG, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Hamartoni juga menginstruksikan agar pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG diperketat. Ia meminta setiap pelanggaran atau penyimpangan segera dilaporkan dan ditindak sesuai ketentuan.
“Jangan ada ruang bagi pengelolaan yang tidak benar. Program ini menggunakan uang negara dan menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
(Ayi/Ipul).
