LAMPUNG UTARA : Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menegaskan rotasi 16 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II bukan keputusan berbasis suka atau tidak suka.
Menurut Hamartoni, pergeseran jabatan dilakukan untuk menjawab kebutuhan organisasi dan menempatkan pejabat sesuai kompetensinya.
“Saudara ditempatkan di tempat yang baru bukan persoalan suka atau tidak suka, tapi persoalan kebutuhan. Jabatan ini amanah, tidak diambil dengan tergesa-gesa, tetapi diambil dengan pertimbangan yang diukur dari kompetensi,” kata Hamartoni saat pelantikan di Ruang Tapis Pemkab Lampung Utara, Kamis, (3/9/ 2026).
Ia mengatakan penempatan pejabat mengacu pada tiga aspek kompetensi, yakni manajerial, teknis, serta sosial budaya atau spiritual.
“Pertama kompetensi manajerial, kedua kompetensi teknis, dan ketiga kompetensi sosial budaya atau spiritual,” ujarnya.
Hamartoni menyebut rotasi tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi untuk mematangkan kebijakan pemerintah daerah. Para pejabat yang mendapat tugas baru diminta segera bekerja dan tidak memandang pergeseran jabatan sebagai persoalan personal.
Di sisi lain, Hamartoni memastikan Pemkab Lampung Utara segera membuka seleksi terbuka (selter) untuk mengisi sejumlah jabatan eselon II yang masih kosong setelah rotasi.
“Besok selter akan kita mulai lakukan,” ujar Hamartoni seusai pelantikan.
Sebelumnya, Pemkab Lampung Utara menyelesaikan uji kompetensi pejabat eselon II sebagai dasar penataan tersebut.
Rotasi kali ini menggeser sejumlah pejabat ke posisi strategis. Mankodri, misalnya, berpindah dari Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum menjadi Kepala Satpol PP. Dina Prawitarini bergeser menjadi Kepala DPMPTSP, sementara Martahan Samosir dipercaya sebagai Inspektur. Begitu juga Kadarsyah dari posisi Kepala SDABMBK bergeser ke Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan.
Sejumlah posisi lain juga berubah, termasuk Ketahanan Pangan, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, Kepemudaan dan Olahraga, Pemadam Kebakaran, Lingkungan Hidup, serta BPBD.
Hamartoni meminta pejabat yang dilantik menjaga integritas dan menjalankan jabatan sebagai amanah pelayanan publik.
“Jabatan ini amanah,” tegasnya. (Ayi/Ipul)
