Lampung Utara: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Ryacudu Kotabumi tengah menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam. Penurunan tajam pendapatan dan meningkatnya biaya tenaga kerja memaksa pihak manajemen mempertimbangkan langkah-langkah strategis guna menyelamatkan operasional rumah sakit. Salah satu rencana yang sempat dipertimbangkan adalah pemutusan kontrak dengan PT Hulubalang Mandiri dan CV Citra Mulya Mandiri 99, dua perusahaan penyedia tenaga outsourcing untuk layanan cleaning service dan satpam.
Namun, rencana tersebut menemui kendala besar. Menurut Kepala Tata Usaha RSUD HM Ryacudu, Andini, pemutusan kontrak baru dapat dilakukan jika pihak rumah sakit melunasi tunggakan pembayaran selama delapan bulan kepada kedua perusahaan tersebut.
“Untuk pemutusan kerja sama, pihak perusahaan meminta pembayaran penuh. Namun, karena rumah sakit belum memiliki dana untuk menutupi tunggakan itu, kami terpaksa melanjutkan kerja sama dengan skema cicilan,” ujar Andini, Selasa (18/3/2025).
Jumlah tunggakan yang harus dibayarkan RSUD kepada kedua perusahaan mencapai Rp 600 juta, terhitung sejak Juli 2024 hingga Februari 2025.
Krisis finansial ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut Andini, berbagai faktor turut memperparah kondisi keuangan RSUD, di antaranya:
Penurunan volume pasien, yang berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan.
Krisis obat-obatan, yang menghambat layanan kesehatan dan membuat pasien beralih ke fasilitas lain.
Kurangnya disiplin dokter spesialis, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD.
Beban operasional yang terus meningkat, termasuk pembayaran tenaga outsourcing yang kini menjadi beban besar bagi rumah sakit.
Pihak RSUD sebenarnya telah mencoba mencari solusi dengan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan alasan teknis administrasi.
“Kita ini belum menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh. Kita pernah mengajukan anggaran satu bulan saja untuk membayar cleaning service dan satpam, tetapi ditolak karena tidak ada kode rekening yang tersedia,” jelas Andini.
Dengan keterbatasan dana, RSUD HM Ryacudu harus mencari cara lain untuk mengatasi krisis ini. Skema pembayaran cicilan untuk perusahaan outsourcing menjadi pilihan sementara, meskipun belum dapat sepenuhnya mengatasi masalah utama.
Ke depannya, manajemen RSUD berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah agar rumah sakit tetap dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, karyawan outsourcing cleaning service dan satpam yang bekerja di RSUD juga terancam mengalami keterlambatan gaji akibat ketidakstabilan keuangan rumah sakit. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa berdampak lebih luas terhadap operasional dan reputasi RSUD HM Ryacudu di mata masyarakat. (Ayi)
