Lampung Utara : Peta politik terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) makin mengeras. Di tengah silang pendapat antarfraksi di DPRD, dukungan terbuka kini datang dari pimpinan partai politik.
Ketua DPD NasDem Lampung Utara, Imam Syuhada, dan Ketua DPD PAN Lampung Utara, Hamidi, kompak menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli mengakses pembiayaan daerah untuk percepatan pembangunan.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan tajam di internal kekuatan politik lokal terkait pinjaman yang memicu polemik publik dalam beberapa pekan terakhir.
Imam Syuhada menilai kegaduhan politik yang berkembang belakangan justru muncul setelah adanya pembahasan awal di DPRD yang, menurut dia, pada prinsipnya telah mengerucut pada persetujuan mayoritas fraksi, meski disertai sejumlah catatan kritis.
“Sejak awal kami mengikuti perkembangan dan komunikasi intens dengan pimpinan serta anggota Fraksi NasDem. Dalam satu tahapan kami mendapat laporan bahwa pada hakikatnya semua fraksi menyetujui pinjaman tersebut, hanya ada catatan kritis terutama terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Imam dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Menurut Imam, kritik terhadap rencana pinjaman tetap harus dihormati sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap kebijakan anggaran. Namun, NasDem memilih berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama persoalan infrastruktur jalan yang rusak di hampir seluruh wilayah desa.
Ia menyebut persoalan jalan menjadi keluhan dominan masyarakat yang berulang kali muncul dalam hasil reses anggota DPRD.
“Kami melihat keluhan masyarakat soal jalan rusak sangat dominan. Hampir terjadi di setiap desa. Karena itu, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Imam juga menyoroti mekanisme persetujuan pinjaman daerah yang menurutnya selama ini cukup melalui persetujuan pimpinan DPRD berdasarkan aspirasi dan forum pembahasan antarfraksi, bukan melalui polemik politik yang berkembang di ruang publik.
“Dari dulu pola pembahasan seperti ini cukup dengan persetujuan pimpinan DPRD atas usulan fraksi melalui forum pembahasan. Karena itu, kami beranggapan pembahasan substansi sebenarnya telah selesai,” katanya.
Meski mendukung pinjaman, NasDem memberikan catatan keras terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah. Imam menilai optimalisasi PAD masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
“Peningkatan PAD wajib terus didorong. Kami menilai sektor-sektor pendulang PAD masih membutuhkan pembenahan serius,” kata dia.
Dukungan lebih tegas disampaikan Ketua DPW PAN Lampung Utara, Hamidi. Ia menyatakan partainya mendukung penuh rencana pinjaman sepanjang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Hamidi bahkan menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPRD untuk mendukung kebijakan tersebut dan meminta berbagai elemen masyarakat ikut mengawasi pelaksanaannya.
“Sepanjang berdampak pada masyarakat, kami dukung penuh. Kami juga mengajak tokoh masyarakat, LSM, insan pers, dan lembaga lain ikut mengawasi penggunaan anggaran pinjaman ini,” ujar Hamidi.
Ia menegaskan sikap politik PAN bersifat mengikat bagi kader partai di DPRD.
“Saya instruksikan anggota Fraksi PAN mendukung program bupati terkait pinjaman ini. Jika tidak mematuhi, tentu ada konsekuensi organisasi,” katanya.
Polemik pinjaman Rp150 miliar sebelumnya memunculkan sikap berbeda di lingkungan DPRD Lampung Utara. Sejumlah fraksi meminta kajian ulang terhadap kemampuan fiskal daerah sebelum pemerintah mengambil utang baru.
Fraksi Gerindra dan Demokrat tercatat menyampaikan penolakan serta meminta pimpinan DPRD meninjau ulang usulan tersebut. Namun dinamika internal muncul setelah anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Gerindra, Nurdin Habim, justru menyatakan dukungan terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Nurdin menilai pinjaman tidak semestinya dipersepsikan negatif, melainkan dilihat sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah, terutama untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah.
Sementara itu, Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan kajian lebih matang terhadap risiko dan kemampuan pengembalian pinjaman.
Fraksi Golkar mengusulkan plafon pinjaman diturunkan menjadi maksimal Rp80 miliar. Adapun Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap pinjaman sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan infrastruktur.
Perdebatan terkait pinjaman daerah tersebut kini tidak hanya bergerak di ruang parlemen, tetapi juga merambah arena politik partai, memperlihatkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan pembangunan dan kehati-hatian fiskal di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
(*)
