Kotabumi, Eksprestoday.com – M. Yosep Alipio, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi, menyoroti dugaan tidak adanya keterbukaan informasi publik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Utara terkait rekrutmen petugas pendataan (Sensus Pertanian Tahun 2023).
Yosep menerangkan, pekan lalu BPS telah membuka ruang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik desa untuk gabung bersama mereka guna membantu mengumpulkan data sensus pertanian.
Namun terkait mekanisme perekrutan diduga hanya formalitas belaka, karena pasalnya tidak ada informasi publik baik melalui media sosial di akun instagram maupun di website.
Adanya persoalan tersebut, menurut Yosep BPS perlu memberi informasi yang luas, apalagi angka pengangguran di Lampung Utara sangat tinggi. Yosep menduga terdapat oknum mempermainkan perekrutan dengan dalih mitra kerja yang ada dimasing-masing kecamatan dan desa.
“Jika sudah ada mitra kerja kenapa harus ada perekrutan. Kenapa tidak tunjuk langsung saja oleh pihak BPS, karena saya prihatin dengan pemuda desa yang ingin berkerja sungguh-sungguh namun tidak di terima dengan dalih mereka tidak mempunyai pengalaman di BPS. Padahal pemuda itu mempunyai pengalaman dan potensi yang besar, bagaimana ingin mempunyai pengalaman di BPS kalau daftar di awal saja tidak di terima. Terkait pengalaman nanti ada pelatihan juga yang akan membuat mereka pahan dengan mekanisme pekerjaan tersebut,” ucapnya, Rabu (5/4/2023).
Yosep mengaku kecewa dengan tidak adanya keterbukaan publik saat perekrutan berlangsung padahal aturannya sudah ada. Mengutip dari website BPS Lampung Utara terkait aturan informasi publik di jelaskan Portal PPID Badan Pusat Statistik, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008.
“Website PPID BPS menyediakan informasi publik berkala, setiap saat, serta-merta dan Informasi lainnya, namun hal itu tidak sepadan dengan apa yang terjadi saat ini,” ujar yosep.
Yosep menyatakan siap mengawal dugaan tersebut, dan segera mengoordinasikan permasalahan ini kepada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) agar memperoleh pengawalan khusus.
Dia berharap kepada BPS Provinsi Lampung agar mencopot jabatan Kepala BPS Lampung Utara. “Saya harap agar BPS Provinsi Lampung untuk dapat mencopot kepala BPS Lampung Utara karena dianggap tidak piawai dalam menjalankan aturan dan mekanisme yang ada,” imbuhnya.
Yosep menambahkan, jika tidak ada tindak lanjut dalam sepekan atau dua pekan ini, maka HMI akan menurunkan masa aksi untuk melakukan demonstrasi.
Sesuai peran dan fungsi mahasiswa yakni melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Caranya ialah dengan memberikan saran, kritik, serta solusi bagi permasalahan sosial di masyarakat maupun bangsa. (Red)
