Jakarta, Eksprestoday.com – Belakangan ini perjudian online mulai menjadi perhatian publik. Teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana mencurigakan sebesar Rp155,4 triliun yang terkait kasus judi online di Indonesia.
Perjudian online ini mulai menguak dan menjadi perhatian public setelah terbongkarnya salah satu Bandar besarnya di kawasan Sumatra Utara dan Jawa Timur. Diketahui traksaksi perjuadian tersebut diduga hingga Miliaran Rupiah per hari.
Kendati tidak merinci secara detail, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, pihaknya sudah mengantongi nama yang terlibat dalam rekening tersebut.
“Kita lakukan analisis sedemikian dalam dan Insya Allah akan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Pembekukan transaksi tidak pernah kami declare kecuali di ruangan ini,” kata Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Selasa (13/9/2022).
Menurut Ivan, transaksi yang bersumber judi online hingga saat ini sekira 121 juta transaksi.
“Total transaksi yang sudah dibekukan oleh PPATK itu pada 2022 saja itu ada 312 rekening. Itu isinya Rp 836 miliar,” kata Ivan.
Tidak hanya PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sebanyak 8.693 file nasabah perbankan terindikasi judi daring, di mana totalnya mencapai Rp 608,87 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya menerima laporan tersebut dari pihak bank.
“Dan sampai saat ini pemantauan dan kebijakan terhadap rekening terindikasi tersebut terus dilakukan,” ujar Dian melansir dari Tribunnews.com, Kamis (15/9/2022).
Kata Dian saat ini dunia perbankan sudah menerapkan sistem antipencucian uang dan pencegahan transaksi mencurigakan.
Sehingga lanjut dia apabila ada transaksi seperti judi daring akan teridentifikasi OJK dan PPATK.
“Perbankan selalu patuh secara prinsip ini untuk melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dian.
Kendati demikian hingga Rabu (14/9/2022) pihak Polri mengaku belum dapat informasi dari PPATK.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya masih belum menerima laporan analisis data dari PPATK terkait dugaan tersebut.
“Sampai kemarin saya belum dapat info nanti ditanyakan ke Dir Siber dulu aja,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (14/9/2022).
Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa pihaknya bakal berkoordinasi dengan PPATK soal temuan tersebut.
“Sudah ada mekanismenya antara Bareskrim dan PPATK. Saat ini saya belum dapat info dari Bareskrim,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menumpas judi online maupun konvensional.
Ia memerintahkan ke seluruh pimpinan wilayah di Kapolda, Kapolres hingga seluruh pejabat Mabes, untuk memberantas praktik judi dalam segala bentuk.
Sebab isu judi saat ini juga tengah menjadi perhatian nasional.
“Namun karena masalah judi sudah menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan ke pimpinan wilayah Kapolres, Kapolda, Direktur dan Pejabat Mabes.”
“Jadi kalau saya dapati, pejabatnya pasti saya copot dan itu komitmen. Di zaman saya judi nggak ada,” tegas Listyo dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR, Rabu (24/8/2022) lalu.
Kapolri pun merinci jumlah kasus judi yang sudah diberantas oleh kepolisian sepanjang tahun ini.
“Saya tegaskan, terkait masalah judi, satu tahun ini dari Januari sampai Agustus kita mengungkap kurang lebih 641 judi online dari 1408 perkara judi konvensional.”
“Sementara untuk Agustus, 286 judi online dana 453 judi konvensional dengan tersangka 1298 tersangka,” jelasnya
Kemudian terkait isu ‘kaisar Ferdy Sambo’ dan Konsorsium 303, pihaknya mengaku tengah mendalaminya.
Listyo menugaskan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk menyelidikinya.
“Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya, terkait masalah konsorsium dan yang lain? Saat ini kami sedang melakukan pendalaman.”
“Jadi Propam saya minta melakukan pendalaman,” tutur Listyo.
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) soal dua isu penting yang terjadi belakangan ini yakni soal kebocoran data dan judi online.
“Komisi I DPR sudah memutuskan akan membuat Panja tentang kebocoran data dan judi online. Jadi ada dua Panja,” kata Dave kepasa wartawan, Rabu (14/9/2022).
Legislator Partai Golkar itu mengatakan kedua panja itu akan mengurai permasalahan yang ada.
“Dan bisa mendukung program-program pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan presiden, memastikan bahwa semua objek itu tercapai dan juga sistem pengamanan data itu benar-benar tingkatkan,” kata dia.
“Sehingga tidak ada lagi kendala dan hingga terjadinya kebocoran yang masuk seperti seperti yang terjadi selama ini,” pungkasnya. (**)
