Puluhan Kontraktor Gruduk Rumah Pribadi Bupati Lampung Utara Tuntut Pembayaran Proyek APBDP 2022 Dibayarkan

Lampung Utara: Puluhan kontraktor di Lampung Utara mendatangi rumah pribadi Bupati Budi Utomo, Rabu pagi (15/11/2023). Mereka kecewa uang pekerjaan proyek yang bersumber dari dana APBDP tahun 2022 lalu sampai saat ini belum dibayarkan Pemkab setempat.

Para kontraktor datang untuk bertemu orang nomor satu di Lampung Utara itu dan meminta Bupati Budi Utomo agar segera membayarkan hutang proyek tersebut kepada rekanan.

Namun, tiba dilokasi mereka tak berhasil menemui bupati. Sempat terjadi perdebatan antara pihak rekanan dan petugas Sat Pol PP. Namun, kondisi yang sebelumnya sempat memanas akhirnya dapat teredam.

Entah apa alasannya, bupati enggan menemui mereka. Meski begitu, bupati masih ingin berkomunikasi dengan mereka melalui ajudannya. Para kontraktor kemudian diarahkan rapat bersama dengan instansi terkait di kantor pemkab terkait persoalan tersebut.

“Hasil rapat hari ini disimpulkan bahwa utang proyek tahun lalu akan segera dibayar,” kata staf ahli bupati, Basirun Ali usai rapat.

Basirun Ali mengatakan, pembayaran akan dilakukan sepanjang seluruh persyaratan administrasi yang diharuskan telah lengkap. Jika tidak, pembayarannya belum dapat dilakukan. Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, dan Dinas Perdagangan juga telah menyepakati bahwa uang muka proyek tahun 2023 ditiadakan sementara.

“Fokusnya untuk menyelesaikan utang proyek dulu,” terangnya.

Di tempat sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lampung Utara, Mikael Saragih mengatakan, uang proyek yang akan dibayar itu ialah uang yang telah tercatat sebagai utang pemkab. Hal itu tertuang dalam surat pengakuan utang.

“Yang sudah dibuatkan surat pengakuan utangnya, siap kami bayarkan,” kata dia tanpa mau menyebutkan berapa angka pastinya dari utang tersebut.

Sementara itu, Adi Rasyid salah seorang rekanan menuturkan, keputusan yang diambil ini memang sesuai dengan harapan mereka. Sebab, nyaris satu tahun lamanya mereka menunggu uang proyek tanpa ada kejelasan kapan pembayarannya.

“Kalau mereka ingkar, kami akan turun ke jalan. Karena ini menyangkut hak kami dan kami wajib memperjuangkannya,” ucap Adi Rasyid dengan nada tinggi. (Nams)