Ratusan Bidan di Lampung Utara Tuntut Kepastian Formasi PPPK, Berencana Lapor ke Presiden Prabowo

Lampung Utara – Ratusan bidan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Lampung Utara berunjuk rasa menuntut kepastian dari pemerintah terkait tidak adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan, khususnya bidan. Mereka bahkan merencanakan untuk membawa permasalahan ini hingga ke Presiden Prabowo Subianto.
Aksi ini berlangsung pada Senin (28/10/2024), dimulai dengan ratusan bidan TKS yang berjalan kaki dari halaman Islamic Center Kotabumi menuju kantor DPRD Lampung Utara. Mereka membawa banner dan spanduk bertuliskan tuntutan mereka, di antaranya, “Tolong samakan database kami di BKN dengan BKD, kami ada bukan siluman,” “Nakes bagaikan mantan, habis manis sepah dibuang, habis pandemi kami dilupakan,” “Bidan desa bidan rakyat, PPPK-an kami segera,” dan “Biduan dibayar mahal, masa bidan dibayar sukarela?”
Usai melakukan orasi di depan kantor DPRD Lampung Utara, beberapa bidan tampak meneteskan air mata ketika menyampaikan aspirasi mereka. Ketua DPRD Lampung Utara, M. Yusrizal, langsung menyambut para pendemo bersama beberapa anggota DPRD lainnya.
Setelah mendengar tuntutan dari perwakilan bidan, pihak DPRD dan pemerintah daerah yang hadir sepakat untuk memperjuangkan keluhan ini. Ketua DPRD Lampung Utara, Yusrizal, berjanji akan membawa aspirasi ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) dalam waktu dekat.
“Kami akan mencari jalan keluar agar bidan-bidan ini dapat kesejahteraan yang layak dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas kesehatan yang melayani masyarakat,” tegas Yusrizal, Selasa (29/10/2024).
Kepala BKSDM Lampung Utara, Martahan Samosir, juga menegaskan tidak ada perbedaan data antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pusat.
Koordinator aksi, Nurjanah, mengungkapkan bahwa banyak bidan TKS telah mengabdi selama puluhan tahun. Mereka berharap formasi PPPK untuk bidan segera dibuka kembali. “Sejak 2019, tidak ada lagi formasi PPPK untuk bidan. Ini membuat kami merasa sedih,” ujarnya.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para bidan berencana menggelar aksi lanjutan, bahkan sampai menyuarakan langsung ke Presiden Prabowo. (*)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *