Jakarta : Aliansi Rakyat Mahasiswa Anak Daerah (ARMADA) memperingatkan pemerintah Indonesia agar tidak meremehkan potensi krisis ekonomi yang tengah mengintai, karena dapat berujung pada instabilitas sosial dan meningkatnya gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum ARMADA, Aris Tama, sebagai respons atas meningkatnya tekanan ekonomi dan ketidakpastian global yang mulai dirasakan di dalam negeri.
ARMADA menilai bahwa kondisi saat ini menunjukkan gejala awal krisis yang, jika tidak ditangani secara serius, dapat berdampak luas tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dinilai berpotensi mendorong meningkatnya angka kriminalitas, seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan.
Selain itu, ARMADA juga menyoroti potensi meningkatnya penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik yang kerap muncul di tengah situasi krisis.
Kondisi ini dinilai dapat memperkeruh keadaan dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ketua Umum ARMADA, Aris Tama, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan terukur, terutama dalam menyiapkan kebijakan fiskal yang adaptif serta mampu meredam dampak krisis sejak dini.
“Pemerintah tidak boleh menunggu krisis benar-benar terjadi. Langkah antisipatif harus segera diambil, terutama dalam menyiapkan kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat. Jika tidak, dampak sosial seperti meningkatnya kriminalitas dan ketidakstabilan akan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari,” tegas Aris Tama.
Ia juga menilai bahwa penanganan krisis tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami melihat ada kecenderungan pemerintah belum cukup sigap membaca potensi krisis ini. Padahal, tanda-tandanya sudah jelas. Negara harus hadir lebih awal, bukan justru reaktif setelah situasi memburuk,” ujarnya.
ARMADA juga menekankan pentingnya penguatan jaring pengaman sosial sebagai upaya melindungi kelompok rentan dari tekanan ekonomi. Di sisi lain, transparansi informasi dan komunikasi publik yang terbuka dinilai menjadi kunci untuk mencegah munculnya kepanikan dan spekulasi di tengah masyarakat.
“Krisis bukan hanya soal angka ekonomi, tetapi soal keselamatan sosial masyarakat. Jika kebijakan tidak menyentuh akar persoalan, maka yang terjadi adalah ketimpangan, keresahan, dan potensi konflik di tengah rakyat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ARMADA mengingatkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih dan membingungkan publik. Ketidaksinkronan kebijakan dinilai justru dapat memperburuk situasi di tengah kondisi yang sudah tidak stabil.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ARMADA mendesak pemerintah untuk bersikap lebih proaktif dan berbasis data dalam merumuskan kebijakan.
Kegagalan dalam mengantisipasi dampak krisis, menurut ARMADA, berpotensi memicu efek domino berupa meningkatnya kriminalitas, polarisasi sosial, hingga ketidakstabilan politik.
“ARMADA mendesak pemerintah untuk segera memperkuat jaring pengaman sosial, membuka transparansi informasi, dan memastikan koordinasi pusat-daerah berjalan efektif. Ini bukan pilihan, tetapi keharusan,” tutup Aris.
ARMADA menegaskan bahwa menjaga stabilitas sosial dan keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga merupakan hasil dari kebijakan ekonomi dan sosial yang berpihak pada rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk tidak menunda langkah antisipatif sebelum dampak krisis semakin meluas dan sulit dikendalikan. (*)
