Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, ruang publik dipenuhi beragam isu yang saling bertumpuk. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, kebijakan energi dan harga bahan bakar minyak, perpajakan, penegakan hukum oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), wacana pelibatan TNI di ranah sipil, pemberantasan judi daring, hingga gelombang demonstrasi menjadi topik yang terus bergulir dalam perdebatan publik.
Arus informasi yang mengalir melalui media massa dan media sosial membuat berbagai isu tersebut bergerak sangat cepat. Di satu sisi, kondisi ini memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, di sisi lain, derasnya informasi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi, serta berkembangnya narasi yang kerap sulit dipisahkan antara fakta dan opini.
Pengamat sosial Aris Tama menilai tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada minimnya informasi, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi secara kritis.
“Yang dibutuhkan bukan hanya kebebasan memperoleh informasi, tetapi juga kemampuan membangun nalar publik agar masyarakat mampu membedakan fakta, opini, dan propaganda,” kata Aris.
Menurut dia, demokrasi tidak hanya diukur dari luasnya ruang kebebasan berpendapat. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh mutu argumentasi, keterbukaan dialog, serta kemampuan seluruh elemen bangsa menghargai perbedaan pandangan.
Dalam konteks itu, pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi, akuntabilitas, dan ruang evaluasi publik menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Di sisi lain, masyarakat sipil juga dituntut mengembangkan budaya kritik yang berbasis data dan argumentasi, bukan sekadar reaksi emosional yang berpotensi memperlebar polarisasi.
Aris menilai sejumlah program strategis pemerintah, seperti MBG dan Koperasi Merah Putih, perlu dinilai berdasarkan dampak yang dihasilkan, bukan semata-mata besarnya anggaran maupun perdebatan politik yang mengiringinya. Program tersebut dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaku UMKM, petani, nelayan, dan usaha lokal.
“Keberhasilan sebuah program seharusnya diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat serta kemampuannya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Pada sektor ekonomi, stabilitas harga energi, kepastian kebijakan perpajakan, dan konsistensi regulasi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial menjadi salah satu tantangan pemerintah.
Selain persoalan ekonomi, penegakan hukum juga tetap menjadi perhatian publik. Menurut Aris, proses hukum terhadap perkara-perkara besar harus berlangsung secara profesional, transparan, independen, dan bebas dari intervensi politik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Perdebatan mengenai keterlibatan TNI dalam ranah sipil juga dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan kepentingan nasional. Setiap perubahan kebijakan yang menyangkut kewenangan lembaga negara, kata dia, memerlukan pembahasan yang terbuka sehingga tidak memunculkan tafsir yang memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.
Hal serupa berlaku terhadap demonstrasi yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat, menurut Aris, tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum dan menghindari tindakan yang berujung pada kekerasan.
Bagi Aris, momentum peringatan kemerdekaan semestinya menjadi ruang refleksi mengenai kualitas kehidupan demokrasi Indonesia. Tantangan bangsa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi maupun stabilitas politik, tetapi juga kemampuan masyarakat menjaga nalar publik di tengah derasnya arus informasi.
“Indonesia membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga mampu berdialog secara sehat, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok,” katanya.
Ia menambahkan, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya isu yang berkembang di ruang publik, melainkan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa membangun diskusi yang sehat, memperkuat kepercayaan terhadap institusi, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
(**)
